Ramai Konflik Lahan, Komnas HAM Surati Gubernur-Kapolda NTT

oleh -10 views

Jakarta – Video penggusuran masyarakat adat Pubabu Nusa Tenggara Timur (NTT) ramai dibagikan di media sosial (medsos). Disebutkan terjadi intimidasi dalam proses penanganan konflik lahan di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT tersebut.

Dalam sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang disebarkan di medsos, tampak sejumlah anggota Brimob bersenjata lengkap meminta masyarakat adat Pubabu mengosongkan lokasi. Tampak sejumlah anak-anak histeris dan menangis saat diminta meninggalkan lokasi. Terkait isu ini, warganet banyak menggunakan tanda pagar (tagar) #SavePubabu.

Komnas HAM telah menerima laporan dari masyarakat adat Pubabu. Komnas HAM kemudian menyurati Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Kapolda NTT Irjen Hamidin.

Kepada Gubernur NTT, Komnas HAM meminta informasi tindak lanjut dan penghentian sementara kegiatan oleh Pemprov NTT terkait konflik lahan dengan masyarakat adat Pubabu. Surat tertanggal 11 Agustus 2020 itu bernomor 1.003/K-PMT/VIII/2020.

Sementara kepada Kapolda NTT, Komnas HAM meminta informasi tindak lanjut dan dugaan intimidasi serta kekerasan oleh aparat pengamanan terkait konflik lahan masyarakat adat Pubabu. Surat itu tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor 1.034/K-PMT/VIII/2020.

Kedua surat tersebut beredar di medsos dan ditandatangani Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Saat dimintai konfirmasi, Beka membenarkan surat tersebut.

“Betul, itu saya yang menandatangani surat tersebut,” kata Beka lewat pesan singkat, Rabu (19/8/2020).

Beka mengatakan secara garis besar konflik lahan di tanah masyarakat adat Pubabu sudah dijelaskan di dalam surat. Dia mengatakan Komnas HAM juga akan melakukan pemantauan langsung.

“Pokok point-nya ada di surat tersebut. Minggu depan saya akan melakukan pemantauan lapangan langsung di NTT, rencana bertemu dengan Pemprov dan juga Kepolisian Daerah NTT,” ujarnya.

Berdasarkan surat Komnas HAM yang dikirimkan kepada Kapolda NTT, warga mengaku menerima intimidasi dan kekerasan. Tindakan tersebut diakui dilakukan aparat keamanan dan juga pemda NTT.

“Pada pokoknya, Pengadu melaporkan tindakan kekerasan, baik intimidasi maupun fisik, yang terjadi dalam kegiatan pendataan, penertiban, dan relokasi pada 4 Agustus 2020 hingga saat ini terkait dengan konflik lahan antara Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemprov NTT yang dilakukan aparat keamanan gabungan,” demikian bunyi surat tersebut.

Disebutkan aparat gabungan yang dimaksud adalah Satuan Btimob Polda NTT dan Polres Timur Tengah Selatan.

“Selain itu upaya paksa serta intimidasi Pemprov NTT dan jajaran serta Polda NTT agar masyarakat Pubabu menandatangani surat pengosongan lahan pada tahun 2017,” katanya.

Tindakan intimidasi dan kekerasan juga disebutkan pernah terjadi pada Februari 2020. Saat itu ada 3 masyarakat adat Pubabu yang mengalami kekerasan saat dilakukan penggusuran.

“Pada Februari 2020, terdapat upaya penggusuran disertai dengan intimidasi dan kekerasan oleh aparat keamanan gabungan, diantaranya Satuan Brimob Polda NTT dan sniper pasukan antihuru hara yang dilengkapi water cannon terhadap 3 (tiga) keluarga masyarakat adat Pubabu yang mengakibatkan korban kekerasan fisik terhadap Sdri. Martedha Esterlina Selan, Sdri. Kisterina Nomleni, Sdri, Demaris Tefa, Sdri. Yohana Selan yang dicekik dan ditarik oleh aparat saat penggusuran terjadi,” katanya.

detikcom telah menghubungi Polda NTT terkait kasus ini. Namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan respons.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *